VIMANEWS.ID - TEGAL, Gadis SMP kelas dua yang tinggal di RT 002 RW 010 Desa Sukareja, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mengalami infeksi kulit yang serius yang menyebabkan hampir seluruh tubuhnya melepuh, termasuk wajah. Ghafisky Azha Mardatila (13) telah mengalami kondisi ini selama dua bulan terakhir.
Ia tidak boleh bersekolah dan harus terbaring lemah di tempat tidurnya setiap hari. Karena masalah keuangan, pengobatannya tidak maksimal. Menurut Putri Umdatu, kakak Azha, adiknya pertama kali mengalami gatal di kepala, yang kemudian dicukur gundul hingga dia sempat mandi di pantai.
Sekarang sudah dua bulan. Pada awalnya, gatal mulai dari garukan di kepala. Di rumahnya pada Kamis (31/8/2023), Putri mengatakan kepada media online bahwa infeksinya semakin parah setelah mandi di pantai. Menurut Putri, adiknya pernah dirujuk ke RSUD dr M Azhari Pemalang dan RSUD Suradadi Tegal. Dia tinggal di sana selama sembilan hari. Putri mengatakan bahwa dia masih belum sembuh karena dia pulang tanpa uang.
Ghafisky Azha Mardatila adalah yang paling muda dari empat bersaudara. Ibunya baru saja meninggal beberapa bulan yang lalu. sementara ayah sudah lanjut usia dan tidak lagi bekerja. Putri mengatakan bahwa dia tidak lagi aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan mandiri karena ayahnya pensiun sebagai pegawai swasta.
Karena kekurangan dana, pengobatan tidak berhasil. Anggota Komisi IX (Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan) DPR RI Dewi Aryani tiba di rumah Azha dan merujuknya ke RSUP dr Kariadi Semarang untuk pengobatan.
Dr. Rani, seorang tenaga medis dari RSUD Suradadi Tegal, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa pasien mungkin menderita sindrom kulit Staphylococcus aureus scalded (SSSS), yang merupakan jenis infeksi kulit serius yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus yang menyebar dan menyebabkan melepuh hampir sekujur tubuh pasien, termasuk bagian wajahnya.
Rani mengatakan bahwa SSSS adalah penyakit yang langka. "Ada infeksi bakteri. Awalnya, ada infeksi di kulit dan bakteri menyebar ke kulit." Rani menyatakan bahwa meskipun penanganan mungkin terlambat, pasien masih harus bisa sembuh.
Menurut Dewi Aryani, anggota DPR RI, setelah memeriksa kondisi Azha dengan tim medis RSUD Suradadi, akhirnya diputuskan untuk dirujuk ke RSUP dr Kariadi Semarang. Dia telah berkoordinasi langsung dengan Dirut RS Kariadi dan Azha akan dirawat di sana. Karena keadaan darurat kritis saya meminta pasien diterima, KIS-nya sudah tidak aktif dan menunggu aktif. Dewi menyatakan bahwa pemerintah harus hadir dalam situasi darurat seperti ini.
Dewi juga menyatakan bahwa dia akan membantu keluarga pasien selama mereka menjalani pengobatan di Semarang. "Untuk biaya hidup orangtuanya, Insya Allah akan saya bantu selama di sana," kata Dewi. Dewi mengatakan bahwa pemerintah daerah harus melakukan evaluasi karena munculnya kasus tersebut.
Makanan bukan satu-satunya kebutuhan masyarakat, tetapi juga kesehatan. Dewi, anggota DPR RI dari dapil Jateng IX, menyatakan bahwa Pemkab Tegal tidak memanfaatkan Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Kesehatan dari APBN 2023 dengan maksimal. "Ini menghambat pelayanan kesehatan masyarakat utamanya yang belum punya JKN kesulitan saat kondisi darurat," katanya.
Dewi menyatakan bahwa tidak peduli berapa banyak DTKS yang diajukan pihak Pemdes, jika Pemda tidak memberikan alokasi yang tepat. Dewi menyatakan bahwa ada masalah di Kabupaten Tegal karena DAU Bidang Kesehatan dari APBN sebesar Rp 76,3 miliar seharusnya memberikan 25% atau sekitar 19 miliar untuk JKN, tetapi hanya 160 juta digunakan untuk JKN, dan sisa 18 miliar hilang.
Tidak seperti Kota Tegal dan Kabupaten Brebes, yang telah menggunakan alokasi anggaran untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana mestinya untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC), Dewi menyatakan, "Tahun 2023, DAU Bidang Kesehatan dari APBN untuk Brebes Rp 128,9 miliar dengan 25 persennya, atau Rp 32,2 miliar, telah digunakan sepenuhnya untuk JKN. Kota Tegal DAU Rp 15,5 miliar dengan 25 persennya, atau Rp 3,8 miliar, telah digunakan sepenuhnya untuk J
Layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Tegal terhambat karena tidak maksimalnya pemanfaatan DAU bidang kesehatan. Dengan demikian, anggota DPR dari PDI-Perjuangan ini berharap DPRD Kabupaten Tegal dapat meminta penjelasan dari Pemkab Tegal. Dia berharap pihak terkait dapat melakukan penyelidikan terkait masalah kesehatan.
Dewi menyatakan bahwa hak hidup dasar rakyat yang dilindungi undang-undang harus mendapat hak sebagaimana mestinya. Dia juga menyayangkan bahwa Pemkab Tegal, meskipun memiliki anggaran yang cukup, tidak memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat. "Saya memaklumi ketika permohonan aktivasi JKN ditolak, jika tidak ada anggaran." Namun, anggarannya telah disediakan oleh Pemkab Tegal. Dewi menyimpulkan, "Pertanyaannya digunakan untuk apa, ini sudah bulan Agustus 2023."
