Informasi rahasia soal formula harga (alpha import) dibocorkan demi keuntungan mitra tertentu, sementara negara justru menanggung kompensasi BBM bersubsidi hingga Rp13 triliun.
Fuad menilai praktik semacam ini menegaskan bahwa kebijakan energi di Indonesia berjalan di dua rel berbeda—satu untuk publik, satu untuk elite.
“Ada jalur kebijakan untuk rakyat, tapi juga jalur khusus bagi segelintir pemain yang punya akses ke pejabat,” katanya.
Baca Juga: Ammar Zoni Dipindah ke Nusakambangan, Kuasa Hukum Soroti Kejanggalan Proses Hukum
Menanggapi hal itu, VP Corporate Communications PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menegaskan bahwa perusahaan menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan.
“Kita hormati dan ikuti saja proses hukum yang berjalan,” ujarnya kepada Jaringan Promedia, Jumat (17/10/2025).***
Artikel Terkait
Menteri BUMN Erick Thohir Sebut Pertamina Tak Naikan Harga BBM untuk Stabilitas Perekonomian
Tanpa Izin Presiden, Kasus Korupsi Di Pertamina Tak Mungkin Terbongkar
Insiden Kebakaran di Kilang Minyak Pertamina Cilacap, Mengulang Kasus Serupa 2021
Dirut Pertamina Ungkap Akan Evaluasi Keseluruhan Proses Bisnis Dan Berharap Masih Tetap Jadi Andalan Warga RI
ESDM Tunjuk Pertamina Jadi Pelaksana LPG 3 Kg Satu Harga Nasional Mulai 2026 Mendatang