Nelayan Kota Tegal Desak Pemerintah Pusat Kembalikan Bagi Hasil PNBP Pasca Produksi

Vimanews.id-KUD Karya Mina bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal melakukan audensi dengan Komisi II DPRD Kota Tegal,Senin (2/6/2025).

Dalam audensi tersebut berbagai permasalahan dibahas diantaranya terkait dinamika kontribusi PNBP.

Ketua KUD Karya Mina yang juga Ketua HNSI Jawa Tengah Riswanto, PNBP pasca produksi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Kota Tegal mencapai atau nomor dua se-Indonesia pada tahun 2024. 

Baca Juga: Kepergok Curi Sepeda Motor, Agus Dan Jainal Jadi Korban Amuk Massa

Kontribusi PNBP Kota Tegal mencapai Rp 93 miliar dan tahun 2025 itu per bulan Januari-Maret sudah Rp 20 miliar.

"Namun, feedback yang kita terima hanya Rp 800 juta. Padahal kita kebutuhan untuk kesejahteraan nelayan di Kota Tegal sendiri sangat besar," ujar Riswanto.

Menurutnya dengan nilai yang hanya 0,09 persen atau tidak ada satu persen itu, kami mendorong melalui Komisi II DPRD Kota Tegal, kepada Pemerintah Kota agar bisa menarik ataupun meminta kepada pemerintah pusat agar bagi hasil PNBP pasca produksi untuk nelayan Kota Tegal bisa dikembalikan pada nelayan Kota Tegal.

Baca Juga: Keren! 36 Kasus Narkoba Berhasil Diungkap Satnarkoba Polres Tegal Kota Dari Januari Hingga Mei 2025

"Paling tidak 50 persennya dari 80 persen yang dibagikan ke daerah,"tukas Riswanto.. 

Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Zaenal Nurohman mengatakan pihaknya menerima berbagai keluhan permasalahan nelayan, yang ini merupakan tantangan kita bersama.

"Terkait dengan sarpras, pelabuhan yang dangkal untuk bagaimana spbunya, bagaimana BBMnya ini tadi di keluhkan oleh para nelayan kecil dan juga bagaimana perizinan yang dilakukan nelayan kecil sangat sulit dan panjang," ujar Zaenal.

Baca Juga: Selama Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus, Stasiun Tegal Layani 11.867 Penumpang

Dan tadi, lanjutnya juga ada keluhan terkait retribusi serta pungutan pungutan pajak yang dibebankan kepada mereka sedangkan kondisi berlautnya bertambah minim, jadi beban yang sangat besar untuk mereka.

Insya Allah nanti akan kita tindak lanjuti aspirasi mereka dengan berkonsultasi dengan DPR RI  yang tentunya membidangi kelautan dan perikanan.