"Untuk itu perlu adanya proses verifikasi pendataan agar tepat sasaran. Karena ada warga yang kategori miskin ternyata belum mendapatkan bantuan," ujar Faruq.
Seperti tadi, kata Faruq, ada keluhan dari janda beranak tiga yang membutuhkan modal usaha.
Maka kedepan kami bersama tim akan menyusun formulasi dan solusi untuk mengatasi permasalahan sosial.
Baca Juga: Telan Anggaran APBD Rp 2,7 Miliar, DPUPR Kota Tegal Lakukan Pekerjaan Normalisasi Kali Siwatu
"Saya yakin ini persoalan political will (komitmen pemangku kebijakan atau pengambil keputusan utama terkait solusi kebijakan atas masalah tertentu). Kalau ini berani dieksekusi saya yakin tidak memberatkan APBD,"tandas Faruq.
Menurut Faruq,solusi lain yaitu bagi warga yang mempunyai usaha kecil-kecilan (UMKM) diberikan modal tanpa bunga pastinya ini bisa memberdayakan masyarakat dan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat di saat ekonomi sulit.
Namun hal ini juga perlu formasi dan diskusi bersama lembaga keuangan tentunya.
"Kita akan lihat dulu sejauh mana kemampuan keuangan daerah. Tapi saya sepakat ibu-ibu rumah-tangga ini yang ingin melakukan aktifitas ekonomi kita suport dan pemerintah harus hadir," pungkasnya.