Vimanews.id-Penyelenggaraan ibadah haji secara umum tahun ini berjalan lancar, meskipun ada juga yang perlu diperbaiki.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengatakan sebagai negara yang mengirimkan jemaah haji ada beberapa hal yang mesti dievaluasi dan antisipasi.
Saat ini, kata Fikri, Komisi VIII DPR RI juga tengah melakukan pembahasan undang-undang yang mengaturnya.
Baca Juga: DPUPR Kota Tegal Hitung Anggaran Penanganan Banjir di Wilayah Margadana, Capai Rp 3 Miliar
"Undang-undang yang dibahas tersebut juga akan mendetail dan memperinci, termasuk sanksi-sanksinya," jelas Fikri, Selasa (17//2025) .
Kemudian terkait pelaksanaan secara teknis seperti koordinasi terkait dengan syarikah-syarikah atau perusahaan swasta yang menyediakan layanan di Tanah Suci harus bisa lebih baik.
Tidak perlu banyak syarikah yang pada akhirnya justru menghambat pelaksanaan ibadah haji.
Baca Juga: Seperti Ini Hasil Pendataan dan Inventarisasi Saluran Drainase di Krandon dan Kaligangsa Kota Tegal
"Ini harus diantisipasi agar koordinasi yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik dan tidak ada miskomunikasi. Bisa dengan satu embarkasi dilayani satu syarikah saja, tidak perlu banyak syarikah," katanya.
Termasuk ketika perusahaan swasta atau syarikah tersebut memiliki reputasi yang buruk, sudah sepatutnya untuk dievaluasi dan tidak perlu dilibatkan lagi.
Ditambahkan Abdul Fikri Faqih, bahwa pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini Pemerintah Arab Saudi juga sudah melangkah untuk digitalisasi untuk haji maupun umroh.
Baca Juga: Erupsi Dahsyat Terjadi di Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT,Setinggi Ini Letusannya
Hal tersebut harus dipelajari sehingga undang-undang yang mengatur haji tidak salah melangkah atau berseberangan dengan apa yang sudah diterapkan Pemerintah Arab Saudi.