"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu nyata. Sistem penyalurannya harus diubah," pungkas Wiyono.
Baca Juga: Ada 28 Pabrik, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Brebes Capai 8,98 Persen
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Brebes, Yulia Hendrawati mengatakan, jika program Kartu Tani ini dihentikan, maka harus ada program penggantinya.
Yulia mengaku mengetahui kondisi para petani jika tidak ada pupuk subsidi.
Namun demikian, jika sistem penyaluran pupuk subsidi diubah, itu masih memungkinkan tanpa menghapus program pupuk subsidi.
Baca Juga: Ini Sebab Kenapa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Brebes Terndah!!
"Untuk kuota pupuk subsidi di Kabupaten Brebes tahun ini, pupuk Urea mendapatkan alokasi 41 ribu ton dan NPK 14 ribu ton," kata Yulia.
Pemegang Kartu Tani di Kabupaten Brebes, kata Yulia saat ini mencapai 140 ribuan. Termasuk petani penggarap yang tidak punya sawah.
Diungkapkan Yulia, penyaluran pupuk subsidi disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah dalam mengalokasikan kuota.
Baca Juga: Bisa Tekan Biaya Produksi Hingga Segini, Ribuan Petani Terima Bantuan Pompa Air BBG
Sedangkan kebutuhan pupuk subsidi para petani tercatat dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).
Menurut Yulia, dalam realisasinya, penyaluran pupuk subsidi disesuaikan dengan keuangan pemerintah, dan bukan disesuaikan dengan kebutuhan pupuk petani.
RDKK itu kebutuhan. Kita mendata kebutuhan pupuk petani itu berapa, kemudian masuk di Kartu Tani.
Baca Juga: Kehadiran Janda Pirang Bikin Petani Bawang Merah Di Brebes Menjerit, Ini Sebabnya
"RDKK ini disampaikan ke pemerintah pusat, tapi ternyata kemampuan keuangan pemerintah tidak bisa memenuhi. Maka realisasinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan," terang Yulia.