Diduga Akibat Perundungan, dokter PPDS Anastesi Asal Tegal Akhiri Hidupnya! Begini Kata Ketua IKASMA Tegal

 Vimanews.id-Diduga menjadi korban perundungan, seorang dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Fakultas Kedokteran Undip Semarang mengakhiri hidupnya, Senin (12/8/2024).

Dokter PPDS Anastesi tersebut diketahui merupakan warga Kota Tegal dan seorang dokter di RSUD Kardinah Kota Tegal. 

Ikatan Alumni SMAN 1 (Ikasma) Tegal mengutuk keras aksi perundungan yang diduga mengakibatkan dokter PPDS Anastesi ARL (30) itu mengakhiri hidupnya.

Baca Juga: Keren! IKASMA dan SMA N 1 Tegal Dapat Bantuan Satu Unit Mobil Ambulance CSR PT Jasa Marga (Persero)

Dugaan perundungan itu sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberhentian Program Anestesi Undip di RSUP Dr Kariadi bernomor surat TK.02.02/D/44137/2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI.

Ketua Umum Ikasma Tegal, Dr Tafakurrozak mengaku prihatin terhadap kasus perundungan di dunia pendidikan kedokteran.

Sebagaimana yang dialami ARL, dokter alumni SMAN 1 Tegal yang sedang menempuh pendidikan PPDS Anestesi di Undip dan RSUP Dr Kariadi. 

Baca Juga: Buka Tegal Expo Campus Ketua Ikasma Tegal Dr Tafakurrozak :Jangan Minder, Pilihlah Perguruan Tinggi Dengan Hati Nurani

Sebelumnya di April 2024, salah alumni SMAN 1 Tegal yang juga mengalami perundungan saat  menjalani PPDS Gizi Klinis di Undip dan RSUP Dr Kariadi. 

Menurut Rozak, perundungan sudah bukan zamannya, justru seperti mewariskan sifat kerja rodi, feodal atau kolonialosme.

"Ini zaman sudah berubah, pendidikan itu harus mengutamakan sisi kemanusiaan. Tidak dengan bullying atau perundungan yang dilakukan senior atau konsulen," tandas Tafakurrozak, Rabu (14/8/2024).

Baca Juga: Puluhan Siswa Siswi SMA Negeri 1 Tegal Tergabung Dalam PMR Ikuti Pelatihan Bantuan Hidup Dasar yang Diadakan IKASMA

Tafakurrozak mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi langkah Kemenkes RI yang memberhentikan sementara PPDS Anestesi Undip di RSUP Dr Kariadi. 

Rozak juga mendorong Kemenkes untuk menindaklanjutinya dengan investigasi.