Naik 6,5 Persen, UMK Kota Tegal Disepakati Menjadi Rp2.376.684! Berikut Penjelasan Pj Wali Kota

Vimanews.id-Rapat Pleno Dewan Pengupahan Kota Tegal memutuskan Upah Minimum Kota (UMK) Tegal pada tahun 2025 disepakati sebesar Rp2.376.684. 

Pj. Wali Kota Tegal Agus Dwi Sulistyantono usai mengikuti rapat tersebut menyampaikan bahwa sidang pleno dengan dewan pengupahan Kota Tegal telah menghasilkan usulan untuk UMK Kota Tegal 2025.

UMK Kota Tegal 2025 sesuai dengan ketentuan Pemerintah Pusat yaitu naik 6,5 persen dari UMK Kota Tegal tahun 2024 sehingga sekarang besarannya menjadi Rp2.376.684.

Baca Juga: Keren! Dinilai Sebagai Badan Publik yang Informatif, Bawaslu Kota Tegal Raih Penghargaan KIP Jawa Tengah

"Ada kenaikan dari tahun kemarin. Tahun kemarin sebesar Rp2.231.628 naik sekitar Rp145.055," ujar Agus Dwi.

Agus Dwi berharap kenaikan UMK di Kota Tegal pada tahun 2025 akan mampu mengkombinasikan antara bagaimana meningkatkan kesejahteraan para pekerja dengan mendapatkan upah yang adil.

Dan mampu memenuhi kebutuhan para pekerja tetapi juga tidak menghambat usaha para pengusaha sendiri.

Baca Juga: Sambil Menikmati Sejuknya Kota Malang, Begini Serunya Jambore Sepeda Lipat Nasional XIII

"Ini adalah suatu hal kesepakatan bersama yang semoga dapat meningkatkan produktivitas dari para pekerja sendiri. 

Mereka memiliki tambahan semangat motivasi tapi juga para pengusaha memiliki penghasilan yang cukup untuk terus berkembang sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan perusahaanya,"ujarnya

Sementara itu Ketua Dewan Pengupahan Kota Tegal yang sekaligus Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Regal, Rita Marlianawati mengungkapkan bahwa dasar penetapan upah minimum di provinsi atau kabupaten/kota yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025.

Baca Juga: Bantah Lakukan Penganiayaan! Dengan Tegas Dedy Yon Supriyono Minta Suprianto Lakukan Ini

"Sesuai Permenaker Nomor 16 tahun 2024 penghitungan UMK tahun 2025 dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota merekomendasikan hasil penghitungan UMK kepada gubernur melalui bupati atau walikota," ujarnya.