Vimanews.id-Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Tegal dengan tegas menyampaikan klarifikasi dan pernyataan resmi tindakan ilegal yang dilakukan Anis Yuslam Dahda dan Markus.
Tindakan ilegal yang dilakukan keduanya yaitu telah mencatut logo resmi organisasi Pemuda Pancasila dalam rangka mendukung salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Kota Tegal.
Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Tegal Edy Waluyo secara tegas menyampaikan bahwa pihaknya secara resmi telah berkomitmen mendukung pasangan Faruq Ibnul Haqi dan Ashim Fikri (Faruq - Ashim) dalam Pilkada Kota Tegal.
Baca Juga: Ini Lima Kopi Terbaik Di Indonesia! Mana yang Kamu Suka, Arabika atau Liberika?
"Segala bentuk penggunaan simbol, nama, atau logo Pemuda Pancasila tanpa izin yang sah dari organisasi adalah pelanggaran serius terhadap hukum dan integritas organisasi kami," tandas Edy.
Menurutnya, tindakan yang dilakukan Anis Yuslam Dahda dan Markus yang menggunakan logo Pemuda Pancasila tanpa izin untuk mendukung paslon lain dalam pilkada adalah tindakan ilegal.
"Kami mengecam keras. Pencatutan logo Pemuda Pancasila ini adalah pelanggaran hukum dan tidak mencerminkan nilai nilai organisasi. Kami selalu menjunjung tinggi ketertiban, keadilan dan kebenaran," ujarnya.
Baca Juga: Anggota DPR RI Harris Turino Meniai Memteri BUMN Ke Depan Punya Banyak PR
Oleh karena itu,sambungnya pihaknya menuntut agar Anis Yuslam Dahda dan Markus segera meminta maaf secara publik dan mengakui bahwa tindakan mereka memakai logo Pemuda Pancasila tanpa izin adalah salah.
"Kami memberikan tenggang wakyu 1 x 24 jam sejak press release ini diterbitkan untuk mereka menyampaikan permintaan maaf dan mengakui pelangharan yang dilakukan,"ujar Edy.
Lebih lanjut Edy mengatakan,jika hingga waktu yang telah ditentukan keduanya tidak meminta maaf maka pihaknya akan menempuh jalur hukum.
Baca Juga: Kumpul Bareng Dengan PKL Jalan Pancasila, Calon Wakil Wali Kota Ashim Fikri Dapat Keluhan Ini
"Kami mengimbau kepada masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada Kota Tegal untuk senantiasa menjaga ketertiban dan integritas dalam setiap proses demokrasi serta tidak menyalahgunakan organisasi masyarakat untuk kepentingan politik praktis," pungkasnya.