VIMANEWS.ID-TEGAL-Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih hadir dan membuka workshop pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, Selasa (13/9/2022) di sebuah Hotel di Kota Tegal.

Workshop tersebut merupakan kegiatan yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI (Kemenparekraf) bersama Wakil Ketua Komisi X DPR RI, H Abdul Fikri Faqih di Hotel Premier Kota Tegal.

Fikri menyampaikan bahwa dengan workshop ini, diharapkan warga bisa mengelola keuangan.

Fikri mencontohkan ada migran Indonesia, membawa uang banyak tetapi sesampainya di rumah justru dibelikan sebuah mobil. Tidak membutuhkan waktu lama, uang itu habis dan kembali menjadi orang kesusahan.

"Ini menjadi sebuah contoh, bahwa kita perlu memiliki ilmu untuk mengelola uang. Dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya," tandas Fikri

Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf RI, Anggara Hayun Anujuprana mengatakan, melihat dari sorotan mata keoptimisan sangat penting bagi kita, sebab pada 2020-2021 mengalami masalah yang luar biasa akibat pandemi.

"Kesempatan bagi peserta untuk bisa belajar dan bertanya. Terutama kepada peserta yang baru akan memulai bisnis atau bahkan kepada peserta yang sudah memiliki bisnis, namun masih kewalahan dalam mengelola keuangan kami siap membantu," terang Hayun.

Hayun menegaskan, agar usaha tidak bangkrut kita harus bisa membedakan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha.

Karena selama ini yang banyak terjadi, jika ada kebutuhan keluarga ambil dari uang usaha, ini yang harus dihindari.

"Contoh yang sederhana, jika anak minta uang jajan atau sangu sekolah, orang tua mengambil uang usaha, itu tidak boleh," tegasnya.

Menurut Hayun, melalui kegiatan tersebut pelaku ekonomi dapat mengelola keuangan dengan profesional dan bisa meningkatkan nilai produksi sehingga mendongkrak perekonomian.

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Tegal, Irkar Yuswan Apendi mengatakan, angka pengangguran di Kota Bahari pada 2021 lalu mencapai 8,25 persen.

"Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan partisipasi kerja,"jelas Irkar.