Sebanyak 21 Daerah Akan Lakukan PSU Sesuai Keputusan MK, Begini Tanggapan Anggota Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Aly

Vimanews.id-Sebanyak 21 daerah akan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

PSU dilakukan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa Pilkada 2024, Senin (24/2/2025).

Menanggapi keputusan MK untuk pelaksanaan PSU, Komisi II DPR RI menilai, perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Baca Juga: Hadir Di Yogyakarta! Telkomsel Education Day: Penerapan Teknologi Dalam Pembelajaran Interaktif

Karena hal tersebut berkaitan dengan ketidakcermatan beberapa komisioner KPUD.

Anggota Komisi II DPR RI, Wahyudin Noor Aly mengatakan, total ada sebanyak 21 daerah yang harus melakukan PSU.

Hal ini tentu sangat membebani dari pembiayaan APBN dan APBD di daerah itu.

Baca Juga: Tiga Kepala Daerah yang Jalani Retret Sakit, Begini Penjelasn Wamen Dalam Negeri Arya Bima Sugiarta

"Terdapat kelalaian pada saat verifikasi yang menyebabkan PSU di 21 daerah. Beberapa di antaranya karena salah perhitungan masa periode jabatan sebelumnya,"ujar Wahyudin Noor Aly, Selasa (25/2/2025).

Goyud sapaan akrab Wahyudin Noor Aly menilai, pelaksanaan PSU di 21 daerah ini harus menjadi catatan dan evaluasi KPU, khususnya yang di daerah. 

Terutama yang berkaitan dengan perhitungan masa jabatan calon bupati incumbent.

Baca Juga: Sebanyak 20 Mahasiswa Ikuti Wisuda Perdana Universitas Insan Cita Indonesia!Jumlah Total Mahasiswa dan Apa Saja Jurusnnya?

Dalam Pilkada selanjutnya, kata Goyud sistem rekrutmen komisioner KPUD harus diperbaiki dan carilah orang yang benar-benar punya integritas.