VIMANEWS.ID-TEGAL-Paradigma pariwisata saat ini lebih ke kualitas bukan kuantitas karena wisatawan sekarang tidak mencari yang ramai , tapi mencari yang bersih, indah aman dan sehat.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih,sebelum membuka Sosialisasi Peningkatan Kualitas Pengelolaan dan Jejaring Desa Wisata di Ball Room Premiere Hotel Kota Tegal, Rabu (12/10/2022).

“Paradigma wisata sudah berubah. Jika dulu kuantitas, maka sekarang adalah kualitas,” kata Fikri Faqih.

Fikri mengatakan untuk di Kota Tegal yang bisa dikembangkan yaitu kampung tematik Misalnya pengembangan di sekitar lokasi yang banyak bangunan bersejarah.

Untuk pengembangan kampung wisata, kata Fikri, seharusnya ada diskusi dari pelaku ekonomi kreatif untuk membangkitkan ke arah pengembangan potensi, bekerjasama dengan pemilik dan Pemerintah Daerah.

"Dalam pengembangan tidak bisa sendiri-sendiri, harus ada kolaborasi berbagai pihak, Pemerintah daerah dan pengelola wisata,"jelasnya.

Karena keterbatasan anggaran, sambungnya, program desa wisata saat ini fokus pada pengelolaan terhadap yang sudah ada. Sementara anggaran dari Kemenparekraf masih terbatas.

Menurutnya, anggaran APBD (daerah) untuk peningkatan kualitas pengelolaan wisata masih bertepuk sebelah tangan, masih melihat dengan kaca mata yang tidak begitu terang.

“Jadi masih hanya slogan, bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif ini merupakan harapan baru. Tapi faktanya, daerah masih belum rela mengalokasikan anggaran yang besar,” ungkapnya.

Karena, imbuh Fikri, idenya memang masih kurang. Kepala Dinas Pariwisata harus punya ide yang banyak.

“Mudah-mudahan, nanti akan ada revisi Undang Undang Pariwisata,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Destinasi I Kemenparekraf, Wawan Gunawan, mengatakan dalam pengelolaan desa wisata yang pertama adalah kesadaran masyarakat, disamping komitmen dari pemerintah daerah bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan.

“Pengembangan desa wisata ini dampaknya bisa mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat dan menggerakkan ekonomi masyarakat, ekonomi kerakyatan,” jelas Wawan Gunawan.

Sedangkan terkait anggaran, karena anggaran Kemenparekraf terbatas, maka perlu adanya kerja sama pihak-pihak terkait. Misalnya untuk membangun jalan, Kementrian PUPR yang membangun.

“Untuk membangun jaringan internet misalnya, Kementrian Kominfo yang membangun untuk percepatan komunikasi dan lain sebagainya,” pungkasnya.