VIMANEWS.ID-TEGAL-Belum ada gejolak calon jamaah di Kota Tegal perihal kenaikan biaya haji atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang naik menjadi Rp 49,81 juta.

Hal tersebut disampaikan Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kemenag Kota Tegal, Tohari, Kamis (16/2/2023).

Tohari menyampaikan hingga saat ini juga belum ada yang menelpon atau mendatangi langsung Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu Kantor Kemenag Kota Tegal di Jalan Betik.

Sebelumnya, kata Tohari, Panitia Kerja
(Panja) Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H atau 2023 sebesar Rp 90.050.637,26, pada Rabu (15/2/2023).

"Biaya yang bersumber dari nilai manfaat yang akan ditanggung oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) rata-rata per jamaah adalah Rp 40,23 juta.Sementara biaya langsung yang akan dibayar oleh jamaah haji atau Bipih sebesar Rp 49,81 juta," jelasnya.

Informasi kenaikan tersebut, sambungnya, saat ini pun masih bersifat hasil Panja. Nantinya keputusan akhir tetap akan ditentukan oleh Presiden RI.

"Dari masyarakat Kota Tegal, sampai saat ini ya gak begitu menjadi gejolak tinggi. Aman-aman saja, gak ada masalah," kata Tohari.

Pada kesempatan itu, Tohari juga menjelaskan hasil Panja DPR dan Kemenag RI perihal calon jamaah haji yang tidak dibebankan biaya tambahan dan yang dibebankan.

"Calon jamaah haji yang tidak dibebankan biaya tambahan adalah mereka yang lunas pada 2020 dan semestinya berangkat saat itu, tetapi batal karena pandemi Covid-19," terangnya.

Lalu calon jamaah haji lunas pada 2022 dan akan diberangkatkan pada 2023, dibebankan biaya tambahan Rp 9,4 juta.

Sementara calon jamaah haji lunas pada 2023 dan akan diberangkatkan pada 2023, dibebankan biaya tambahan Rp 23,5 juta.

"Haji tahun lalu sebetulnya juga ada kenaikan untuk masyair sejumlah 5 ribu atau 6 ribu riyal, kalau di rupiahkan sampai Rp 20 juta. Namun ditanggung oleh BPKH," kata Tohari

Menurutnya, Kemenag Kota Tegal akan langsung menyosialisasikan kepada calon jamaah haji jika sudah ada keputusan pasti dari Presiden RI.

"Kalau nanti sudah ada keputusan dari presiden, pasti akan disampaikan pada semua jamaah dan cepat mengadakan koordinasi,"pungkasnya.