VIMANEWS.ID-TEGAL-Nama Wakil Wali Kota Tegal Muhamad Jumadi masuk sebagai Penerima Manfaat (PM) Bantuan Sosial dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos).

Ditemui sejumlah awak media di ruang kerjanya Kompleks Balai Kota Tegal, Senin (21/2/22) pagi, Jumadi mengaku kaget dan baru tau bahwa namanya terdaftar di DTKS setelah dihubungi teman teman media.

"Saya kemarin mendapat informasi itu, pas sedang acara di Bandung. Malam saya cek memang betul di aplikasi jesika saya terdaftar di sana. saya salah satu yang akan mendapatkan bantuan DTKS. Dan itu terkonfirmasi. Betul saya masuk di dalam DTKS," terang Jumadi.

Menurut Jumadi, ia sebelumnya tidak pernah didata. Tidak ada seorang pun yang mendata dirinya untuk masuk ke DTKS.

"Saya coba melihat aplikasi dan kelihatannya adalah kesalahan, pertama menurut saya manusianya atau human eror, kedua sistem. Mungkin ada salah input dan kedua sistemnya salah," katanya.

Jumadi juga mengatakan tidak tepatnya data DTKS memang kerap terjadi. Ia beberapa kali menemukan orang yang berhak tidak masuk DTKS, justru sebaliknya orang yang dirasa mampu masuk dalam DTKS.

"Sistem tidak bisa mengecek siapakah orang yang terdaftar ini. Ini problem. Tahun lalu juga saya melihat banyak warga yang tidak berhak mendapatkan, dan yang berhak malah tidak mendapat bantuan,” ujar Jumadi.

Terkait terdaftanya nama Muhamad Jumadi dalam DTKS, Jumadi mengatakan akan menghubungi Kepala Dinas Sosial untuk menanyakan hal tersebut.

"Saya akan meminta konfirmasi ke Dinsos. Saya akan tanya kepala dinas dan saya rasa harus bisa memberikan penjelasan kenapa bisa seperti itu. Bukan untuk menyalahkan namun mencari solusi terbaik terkait masalah itu,” pungkas Jumadi.

Sementara itu ketika dihubungi melalui telepon Kepala Dinas Sosial Kota Tegal Bajari mengaku pihaknya tidak pernah mengusulkan nama Wakil Wali Kota sebagai penerima bansos.

"Baik RT RW, kelurahan, kecamatan sampai Dinsos tidak pernah mengusulkan atas nama Muhamad Jumadi) untuk menerima bantuan," kata Bajari.

Bajari mengatakan, pihaknya sudah mendatangi langsung rumah dinas Wakil Wali Kota untuk memberikan penjelasan. "Sudah saya sampaikan langsung kepada beliau," jelasnya.

Menurut Bajari, begitu mengetahui nama Wakil Wali Kota Muhamad Jumadi muncul sebagai penerima bansos, pihaknya kemudian mencoretnya.

"Sudah saya verifikasi dan validasi kemudian mencoret nama pak wakil. Dari nama itu kami juga laporan ke Kemensos, namun sampai hari ini namanya ternyata masih muncul,"terang Bajari.

Pihaknya, imbuh Bajari, masih menunggu tanggapan dari Kemensos atas perubahan data tersebut.