Heru juga meminta lembaga survei membuka data sebaran wilayah, profil sosial ekonomi responden, dan proporsi kecamatan yang terwakili.
Tanpa transparansi, hasil survei berisiko hanya menggambarkan wilayah yang relatif maju, sementara suara rakyat pelosok tidak terdengar.
Sebagai wakil rakyat, ia mengaku setiap pekan menerima aspirasi petani, nelayan, dan guru di pedalaman tentang infrastruktur yang belum layak.
“Angka 77,5 persen memang menggembirakan, tapi jangan jadi selimut nyaman. Pembangunan Brebes harus dilihat dari pemerataan nyata,” tegasnya.
Baca Juga: Bimtek Keluarga Berintegritas Kota Tegal: Wujud Komitmen Pemerintahan Bersih dan Transparan
Optimisme publik adalah modal berharga, namun realita lapangan tetap menjadi cermin sejati keberhasilan kepemimpinan daerah.***
Artikel Terkait
Dari Menjual Ternak hingga Patungan, Warga di Brebes Gotong Royong Perbaiki Jalan 18 Tahun Terabaikan
Suasana Sepi Pasca Atap Ambruk, Gedung KPT Brebes Rp110 Miliar Kini Jadi Sorotan dan Polisi Turun Tangan
Mengejutkan!Atap Kantor Rp120 Miliar Pemkab Brebes Ambruk, Bupati Janji Tanggung Biaya dan Polisi Buru Penyebabnya
Baru 3 Tahun Berdiri, Gedung KPT Brebes Runtuh: Jejak Kelam Kontraktor dan Tuntutan Audit Menggema
Warga Brebes Optimistis Kepemimpinan Bupati Paramitha Widya Kusuma Bawa Perubahan Lima Tahun ke Depan