Heru juga meminta lembaga survei membuka data sebaran wilayah, profil sosial ekonomi responden, dan proporsi kecamatan yang terwakili.
Tanpa transparansi, hasil survei berisiko hanya menggambarkan wilayah yang relatif maju, sementara suara rakyat pelosok tidak terdengar.
Sebagai wakil rakyat, ia mengaku setiap pekan menerima aspirasi petani, nelayan, dan guru di pedalaman tentang infrastruktur yang belum layak.
“Angka 77,5 persen memang menggembirakan, tapi jangan jadi selimut nyaman. Pembangunan Brebes harus dilihat dari pemerataan nyata,” tegasnya.
Baca Juga: Bimtek Keluarga Berintegritas Kota Tegal: Wujud Komitmen Pemerintahan Bersih dan Transparan
Optimisme publik adalah modal berharga, namun realita lapangan tetap menjadi cermin sejati keberhasilan kepemimpinan daerah.***