Karena Ini Pemerintah Kota Tegal Raih Penghargaan UHC Award 2024 Kategori Utama

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, M. Zaenal  Abidin menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tegal mengalokasikan anggaran sejumlah Rp37.755.920.000 untuk warga tidak mampu sejumlah 80.000 jiwa.

Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Kesehatan pada Tahun 2024 mengalokasikan anggaran sejumlah Rp37.755.920.000 untuk warga tidak mampu sejumlah 80.000 jiwa dari jumlah penduduk Kota Tegal 290.988 jiwa. 

Lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya Rp34.731.750.000 untuk 80.000 Peserta

Baca Juga: Keren! BPS Catat Kota Tegal Hingga Juli 2024 Berhasil Tekan Inflasi -0,01 Persen

"Prosentase UHC Bulan Agustus 2024 mencapai 99,09 persen. Sampai dengan Agustus 2024, 292. 778 jiwa yang tercover," ujar Zaenal.

Kemudian Presentase keaktifan peserta 80,27 persen. PBI aktif 143.234 jiwa atau 48 persen, jumlah non PBI aktif 91.785 jiwa atau 31, 3 persen jumlah non kuota PBI APBD Aktif 157.796 jiwa atau 53 persen.

Lalu anggaran 2024 biaya premi asuransi kesehatan bagi penerima bantuan iuaran APBD Kota Tegal Rp36.288.000.000.

Baca Juga: Beralih Menjadi Badan Musyawarah Antar Gereja, Begini Penjelasan Pendeta Royke Saat Bertemu Pj Wali Kota Tegal

PBI Kota Tegal masing-masing Rp37.200 Kelas 3 tapi umum dibantu premi 2.800 perjiwa. 

"Yang PBI itu harus terdaftar di FKTP atau Puskesmas, apabila memerlukan tindak lanjut atau rujukan harus ke faskes Pemerintah atau RSUD Kardinah," ujar Zaenal.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin dalam sambutannya menyampaikan bahwa UHC merupakan konsep pembangunan global bermutu.

Baca Juga: Pj Wali Kota Tegal Hadiri Pisah Sambut Kapolda Jawa Tengah, Ini yang Disampaikan

"Di Indonesia UHC ini diwujudkan dengan BPJS Kesehatan atau KIS, Jumlah JKN KIS 275 juta lebih dari 98 persen dari jumlah penduduk Indonesia. 

Pencapaian ini berkat kolaborasi BPJS, Kementerian, Lembaga dan Pemda. Program JKN juga harus dievaluasi tekait kepersertaannya," ujar Ma'ruf Amin.

Dalam kesempatannya Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin berpesan kepada kepala daerah se-Indonesia terkait dengan BPJS.