Prihatin Persoalan PKH dan BPNT Tak Kunjung Ada Kejelasan, Warga Desa Mojo Dan Desa Pesantren Geruduk Balai Desa

Vimanews.id-Bosan tidak ada kejelasan persoalan bantuan PKH dan BPNT yang terkesan "Jalan Ditempat", warga Masyarakat Desa Mojo dan Desa Pesantren, Kompak Geruduk Balai Desa Mojo, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Kamis (18/9/2025).

Ratusan warga dari dua desa tersebut sudah bosan menunggu tanpa adanya kepastian dari persoalan PKH dan BPNT di dua desa tersebut. 

Persoalan PKH dan BPNT yang terjadi sejak tahun 2023 tersebut bukan hanya tiada kejelasan. Namun pihak yang diduga bermain terkait persoalan itupun masih bebas melenggang tanpa efek jera atau bahkan menjalani hukumannya.

Baca Juga: Sekolah Rakyat Jadi Wujud Perjuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tingkatkan Sumber Daya Manusia

"Kami bersama warga masyarakat mempertanyakan kejelasan terkait PKH dan BPNT. Terbukti hingga saat ini terduga pihak yang diduga terkait atau bermain dalam kasus itu. Masih saja melenggang bebas tanpa ada kejelasan proses hukum.", ungkap Hamu Fauzi, juru bicara massa.

Dalam aksi audiensi tersebut juga dijelaskan tentang bagaimana warga masyarakat yang berulangkali dimintai foto copy identitas seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (KK + KTP.

Ada pula warga yang dimintai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). 

Baca Juga: Raperda Kawasan Tanpa Rokok Jadi Salah Satu dari Tiga Rancancangan Peraturan Daerah yang Segera Dibahas Bersama DPRD

Tak berhenti disitu, massa aksi yang juga para warga tidak mampu ini harus "Ngelus Dada", karena tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah.

"Warga seringkali dimintai Foto Copy KK, KTP, bahkan Kartu KKS. Tapi sama sekali tidak ada realisasinya.", terang seorang warga yang enggan menyebutkan namanya.

Persoalan PKH dan juga BPNT dikedua desa tersebut hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak berwenang maupun kejelasan dari pemerintah. Bahkan warga dengan kondisi mampu, justru mendapatkan bantuan PKH atau BPNT.

Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Martono. Dan juga Wakil Ketua DPRD Pemalang, Slamet Ramuji adalah warga Desa Mojo. 

Baca Juga: Proyek Pembangunan Jalan Akses TPA Bokong Semar Telan Biaya Rp 1,550 Miliar,Dijadwalkan Selesai 28 Oktober 2025