Vimanews.id-Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang merupakan kader PDIP menunda keberangkatan mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (20/2/2025)
Terdapat sejumlah kepala daerah di Jawa Barat (Jabar) yang merupakan kader PDIP seperti di Kabupaten Cirebon hingga Kabupaten Pangandaran.
Terkait hal itu, Gubernur Jawa Barat sekaligus kader Partai Gerindra, Dedi Mulyadi justru memastikan semua kepala daerah di Jabar akan tetap mengikuti retret di Magelang.
Baca Juga: Rakor Perdana Dengan Para Rektor, Mendikti Saintek Brian Yuliarto Sampaikan Ini
"Di Jabar semuanya (kepala daerah) ikut (retret) dan kemudian dialokasinya sudah terserap dan tidak mungkin dibatalkan," ucap Dedi kepada awak media di Gedung DPRD Jabar, Jumat, (21/2/2025).
Terkait permintaan Megawati kepada kader PDIP di pemerintahan daerah, Dedi menilai salah satu kewajiban kepala daerah yakni mengikuti perintah dari pemerintahan RI di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, Dedi menuturkan hal yang disampaikan Megawati menjadi hak yang bersangkutan sebagai ketua umum partai politik.
"Kita ini sudah jadi kepala daerah. Maka ketaatan utama kita harus taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan," tutur Dedi.
"Tapi kalau Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega, yang jelas kalau orang sudah jadi kepala daerah harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah," tegasnya.
Ketua DPD PDIP: Kader Kepala Daerah Jabar Tunggu Instruksi Lanjutan
Dalam kesempatan berbeda, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono memastikan kadernya yang menjadi kepala daerah masih menunggu instruksi lanjutan dari Megawati berkaitan dengan kegiatan pembekalan atau retret pada 21-28 Februari 2025 di Akmil Magelang.
Artikel Terkait
Jelang Rakernas V PDI Perjuangan, Obor Api Abadi dari Mrapen Grobogan Telah Tiba di DPC PDIP Kota Tegal
Ratusan Kader PDIP Brebes Sambut Obor Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam
Bersaing Ketat, Dua Bakal Calon Bupati Brebes Lewat PDIP Ini Punya Elektabilitas Tinggi! Siapakah Mereka?
Bola Panas Kebijakan PPN 12 Persen PDIP Bolke Prabowo! Ini Kata Anggota Komisi II DPR RI
Ini Respon Jokowi Usai Namanya Disebut dalam Skandal Suap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto