Hasto Kristiyanto Akui Pilkada Mahal, PDIP Masih Kaji Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Selain itu, kepala daerah dinilai harus sanggup mengurangi ketimpangan dan berbagai bentuk ketidakadilan sosial.

Hasto menyebut hingga kini PDIP belum mengambil sikap resmi terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Baca Juga: Reses DPRD Kota Tegal di Tegalsari, Eko Susanto Soroti Pelayanan dan Infrastruktur

Ia menambahkan pembahasan resmi baru akan dilakukan dalam rapat kerja nasional PDIP pada 2026 mendatang.

Di sisi lain, Hasto mengakui pemilihan kepala daerah secara langsung membutuhkan biaya yang sangat besar.

“Kita tidak menutup mata, pemilihan langsung menimbulkan beban biaya yang besar,” ujar Hasto.

Baca Juga: Reses DPRD Kota Tegal, Ketua Komisi 2 Zaenal Nurohman Dorong Jaminan Sosial bagi Pekerja Nonformal

Biaya tersebut mencakup kampanye, penggalangan dukungan, hingga komunikasi politik yang kompleks.

Menurutnya, tingginya biaya politik kerap menjerat kepala daerah pada persoalan korupsi.

“Ini yang sering menyebabkan kepala daerah terjebak persoalan korupsi,” imbuhnya.

Baca Juga: KAI Daop 4 Semarang Catat 530.152 Penumpang November 2025, Sinyal Awal Padatnya Arus Nataru

Isu pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebelumnya kembali diangkat Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.