VIMANEWS.ID-TEGAL-Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko melakukan kunjungan kerja ke lokasi penyaluran BBM industri di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal, Rabu (9/11/2022).
Salah satu kegiatan dalam kunjungan tersebut adalah meninjau lokasi penyaluran BBM Industri yang melayani kapal nelayan dengan jenis diatas >30 GT dan implementasi penggunaan QR code untuk pembelian BBM Solar Bersubsidi bagi nelayan dengan kapal dibawah <30 GT.
Dalam kunjungan tersebut Moeldoko melakukan dialog dengan para nelayan dengan tujuan untuk mendorong penguatan implementasi penyaluran BBM Bersubsidi secara tepat sasaran sehingga nelayan terjamin kebutuhan energinya.
Seperti program Implementasi BBM subsidi tepat sasaran di lokasi lainnya, setiap transaksi pembelian BBM bersubsidi untuk Pertalite dan Biosolar di 3 SPBUN di kota Tegal.
Nelayan akan diminta menujukkan gambar kode unik atau QR code sebagai identitas pelanggan untuk memvalidasi konsumen yang berhak membeli BBM bersubsidi tersebut.
Pada kesempatan dialog tersebut, berbagai aspirasi disampaikan nelayan, antara lain supaya harga BBM industri untuk kapal berukuran di atas 30 GT maksimal Rp 10 ribu per liter. Juga agar daerah penangkap ikan diizinkan lebih dari satu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan, pemerintah pada intinya sangat peduli dan komitmen terhadap usaha para nelayan. Karena kontribusi nelayan terhadap perekonomian nasional sudah luar biasa.
Tetapi pemerintah, kata Moeldoko, mengelola semua pihak, baik nelayan kecil, nelayan sedang, dan nelayan besar.
"Semua persoalan akan diserap dan dicarikan solusinya dan harus disinkronkan agar tidak terjadi chaos (red, kekacauan) di lapangan. Ada yang perlu diharmonisasi karena semua bersifat dinamis," ujar Moeldoko.
Menurut Moeldoko, pemerintah sudah memenuhi kebutuhan BBM bagi nelayan kapal berukuran di bawah 30 GT dengan harga subsidi.
Bagi kapal di atas 30 GT, lanjutnya, juga sudah terpenuhi, harganya berkisar Rp 13 ribu- Rp 14 ribu per liter.
"Teman-teman di atas 30 GT waktu itu minta dua kali dari harga subsidi dan sekarang relatif sudah terpenuhi, harganya Rp 13 ribu- Rp 14 ribu. Itu pun mengikuti harga dunia, kalau turun kita akan menyesuaikan," ungkap Moeldoko
Terkait permintaan penangkapan ikan lebih dari satu wilayah, Dirjen Perikanan Tangkap Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, Muhammad Zaini Hanafi mengatakan, hal itu akan dibahas dalam pembahasan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
Nanti, akan ada pengelompokan WPP. Pada zona satu, wilayahnya hanya WPP 711. Tetapi untuk zona dua, nantinya bisa ditambahkan WPP 716. Alat tangkap jaring tarik berkantong (ek cantrang) tidak diizinkan.