Vimanews.id-PT Pertamina (Persero) bersama Aparat penegak hukum, Polri dan unsur TNI terus berkomitmen mengungkap kasus penyalahgunaan pendistribusian BBM bersubsidi.
Komitmen bersama Pertamina dengan aparat penegak hukum terbukti dengan berhasil diungkapnya 32 kasus pidana terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi.
27 diantaranya diungkap mandiri oleh POLRI dan 5 diantaranya sinergi antara Pertamina - TNI - POLRI.
Baca Juga: Cek ! Harga Terbaru BBM Pertamina 1 November 2023, Pertamax Hingga Dexlite Turun
Kebanyakan modus operandi yang dijumpai adalah menimbun untuk menjual kembali dengan harga di atas harga yang ditetapkan Pemerintah.
Area Manager Comm, Rel & CSR Ahad Rahedi mengatakan bahwa Pertamina mutlak tidak dapat bertindak sendiri dalam memberantas hal tersebut.
Karena secara regulasi kewenangan yang dimiliki terbatas hanya pada mata rantai distribusi Pertamina sampai dengan sel terkecil yakni SPBU dengan operator sebagai garda terdepan.
Baca Juga: PT Pertamina (Persero) Kembali Naikan Harga BBM
“Faktor paling dominan dalam penyelewengan BBM bersubsidi adalah perilaku menyimpang konsumen di SPBU yang tidak mengonsumsi BBM untuk kendaraannya sendiri," ujar Ahad, awal November lalu di Surabaya.
Hal tersebut, sambungnya tidak bisa ditindak oleh Pertamina, melainkan hanya POLRI yang berdasarkan Perpres 191/2014 tentang Pendistribusian BBM yang memiliki kewenangan untuk menindak karena terdapat unsur pidana di dalamnya.
"Untuk itu kami mengapresiasi TNI/POLRI yang sudah bahu membahu mengungkap kasus demi kasus. Harapannya segera menular ke wilayah lainnya yang dikeluhkan masyarakat,” ungkap Ahad.
Ahad menambahkan dari sisi regulasi terdapat kewenangan Badan Pengatur Hilir Migas yang saat ini terus menyempurnakan beberapa aturan ke arah subsidi tepat sasaran.