Vimanews.id-100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, diwarnai dengan isu reshuffle kabinet.
Terkait isu tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memberikan tanggapannya bahwa reshuffle kabinet sepenuhnya adalah wewenang Presiden Prabowo.
"Reshuffle Kabinet itu kewenangan sepenuhnya ada di presiden. Saya belum tanya, saya belum ketemu," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (21/1/2025).
Baca Juga: Roadshow Journalism 360 Promedia Teknologi Indonesia di Medan Sulses Gelar Mind ID Mediapreneur
Sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih sebelumnya menjadi sorotan publik.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto pada 26 Oktobrr 2024 lalu, mengakui penggunaan kop surat kementerian dalam undangan haul orang tuanya murni kesalahan administrasi.
Kemudian, pada 6 November 2024, Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah, yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden untuk bidang Kerukunan Umat Beragama, memutuskan mundur dari jabatannya.
Baca Juga: Ke New Delhi, Presiden RI Prabowo Subianto Penuhi Undangan Hadiri Peringatan Republik India
Keputusan ini diambil setelah dirinya mendapat kritik akibat video viral di media sosial yang memperlihatkan dirinya mengolok-olok seorang penjual es teh saat mengisi acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah.
Terakhir, pada 20 Januari 2025, ratusan pegawai di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melakukan aksi damai terhadap kebijakan Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang memecat sejumlah pegawai secara mendadak.
Ahmad Muzani juga menyampaikan bahwa jajaran pimpinan MPR berencana untuk bertemu Presiden Prabowo guna mendiskusikan berbagai persoalan negara sehubungan dengan 100 hari kerja pemerintahan.
Baca Juga: Dukung Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kapolres Tegal Kota Panen Budidaya Lele
"Kami akan mengajukan waktu berkonsultasi dengan presiden. Pimpinan MPR akan menyampaikan pandangan, pemikiran, dan berdiskusi dengan presiden mengenai persoalan-persoalan negara," kata Muzani.