Tak berhenti di situ, Perum Bulog juga disebut bakal bekerja sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP).
Status baru ini membuat Perum Bulog bisa mengelola dana lewat skema investasi fleksibel yang berbeda dari mekanisme subsidi selama ini.
Skema itu, memungkinkan Perum Bulog menyerap produksi beras petani dengan dana bergulir berbiaya rendah.
Baca Juga: Sesar Lembang!Potensi Gempa Bumi Kekuatan MMi 8 Ancam Bandung Raya
Langkah ini disebut pemerintah sebagai strategi untuk memastikan stok beras tetap aman sepanjang tahun, sekaligus menahan gejolak harga yang kerap menghantam konsumen.
“Kebijakan investasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional, menjaga stabilitas harga beras, serta memastikan pemanfaatan APBN yang lebih produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat,” lanjut PCO RI.
Kendati mendapat suntikan dana besar, Perum Bulog tetap diminta menjaga tata kelola dan efisiensi agar uang triliunan itu tidak mubazir.
Baca Juga: Sesar Lembang!Potensi Gempa Bumi Kekuatan MMi 8 Ancam Bandung Raya
Efektivitas menjadi kunci agar dana benar-benar menyentuh petani dan masyarakat.
Selain alokasi untuk Perum Bulog, anggaran ketahanan pangan 2026 juga mencakup pembangunan lumbung pangan dan cadangan pangan sebesar Rp53,3 triliun, serta subsidi pupuk 9,62 juta ton senilai Rp46,9 triliun.***