Vimanews.id-Kemendagri menegaskan tengah memperkuat sinkronisasi data keuangan Pemda dengan Bank Indonesia untuk memastikan transparansi fiskal.
Perbedaan data keuangan Pemda yang sempat mencuat di publik, menurut Mendagri Tito Karnavian, disebabkan oleh waktu pencatatan yang berbeda.
Penyelarasan data keuangan Pemda dilakukan agar laporan anggaran antara pusat dan daerah seragam dan tidak menimbulkan salah persepsi.
Menurut Tito, dana milik Pemda bersifat dinamis dan terus berubah sesuai pemakaian. Selisih Rp18 triliun antara BI dan Kemendagri bukan hal janggal.
“Dalam satu bulan saja, pergerakan dana bisa signifikan. Jumlah daerah ada 512, jadi wajar jika ada selisih angka dalam laporan berkala,” ujarnya.
Tito juga mencontohkan kasus Jawa Barat. Setelah diverifikasi, ternyata sebagian dana milik BLUD sempat tercatat di rekening Pemprov.
Baca Juga: Latihan Terakhir Batal, Porprov Kota Tegal Soroti Minimnya Dukungan Pemerintah Daerah
Selain perbedaan waktu pencatatan, kesalahan input di Bank Pembangunan Daerah (BPD) turut memicu selisih angka antarinstansi.
Ia menyebut kasus Kota Banjarbaru, di mana data simpanan provinsi sempat dimasukkan sebagai milik kota oleh BPD Kalsel.
Kemendagri kini menyiapkan mekanisme pelaporan digital yang terintegrasi untuk meminimalkan kesalahan input dan keterlambatan pelaporan.
Tito menegaskan, tujuan utama pembenahan ini adalah mewujudkan tata kelola fiskal daerah yang akurat, terbuka, dan akuntabel.