“Yang lebih berbahaya dan memiliki dampak sistemik jauh lebih luas adalah para pejabat yang secara terang-terangan mencabik-cabik konstitusi demi kepentingan pribadi dan kelompoknya, menciptakan kebijakan yang tidak adil, serta membiarkan ketimpangan sosial semakin melebar,” ujarnya dengan tegas.
Negara, kqta widyanta harus hadir untuk melindungi para pengusaha dari tekanan semacam ini.
Jika praktik ini terus dibiarkan dan hukum tidak ditegakkan dengan serius, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh masyarakat luas.
Baca Juga: Diadaptasi dari Novel, Film Perang Kota Sajikan Tontonan Sejarah Perjuangan Indonesia
Biaya ekonomi yang semakin tinggi, terganggunya iklim investasi, serta potensi ancaman terhadap stabilitas sosial adalah risiko yang harus diwaspadai.
Jika situasi ini berlarut-larut, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa menurun, menciptakan ketidakstabilan ekonomi berkepanjangan, serta menumbuhkan sikap apatis terhadap hukum.
“Karena itulah, pemerintah perlu mengambil langkah tegas dengan menertibkan ormas yang beroperasi di luar batas hukum serta memberikan jaminan perlindungan kepada para pengusaha agar mereka dapat menjalankan bisnisnya tanpa rasa takut atau tekanan dari kelompok mana pun,” pungkasnya.***