Jamkesda Dihapus, Dinas Kesehatan Brebes Imbau Warga Cek Keaktifan BPJS

Vimanews.id-Pemerintah Kabupaten Brebes telah menghentikan anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dari tahun 2023 lalu. Namun, penghentian ini terjadi bukan tanpa alasan.

Pemkab Brebes juga resmi menghentikan Skema Non Cut Off dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai 1 Januari 2025 lalu.

Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 400.7/1994/XII/2024 yang ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah atas nama Penjabat Bupati Brebes, pada 30 Desember 2024.

Baca Juga: Ribuan Peserta dari Dalam dan Luar Kota Tegal Ramaikan Tegal Education Run 5K 2025

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Inneke Tri Sulistyowaty, menjelaskan penghentian Jamkesda bertujuan agar pelaksanaan program jaminan kesehatan dapat lebih tertib, adil dan sesuai regulasi.

"Ya betul. Sejak 2023, Kabupaten Brebes sudah tidak menganggarkan SKTM (Jamkesda). Namun Pemkab tengah mengintegrasikan seluruh program Jamkesda ke dalam program JKN agar pelaksanaan program jaminan kesehatan dapat lebih tertib, adil dan sesuai regulasi," ujar Inneke saat dikonfirmasi awak media, Minggu 4 Mei 2025.

Menurutnya, skema ganda itu justru menimbulkan ketergantungan dan penyimpangan dari prinsip gotong-royong dalam sistem JKN. Disisi lain, masih banyak peserta BPJS Mandiri yang non aktif dikarenakan menunggak iuran.

Baca Juga: Angkara Murka Film Layar Lebar Kombinasi Horor dan Drama Emosional Mendalam

“Selama ini, banyak peserta BPJS Mandiri yang nonaktif hanya mengandalkan SKTM untuk mengakses layanan tanpa menyelesaikan tunggakan atau memperbarui data. Ini membuat sistem menjadi tidak berkelanjutan,” tegasnya.

Inneke menambahkan bahwa saat ini sekitar 70 persen warga Brebes sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dengan iuran ditanggung pemerintah.

“Dari 2,06 juta jiwa penduduk Brebes, 1,43 juta jiwa sudah menjadi peserta BPJS PBI. Ini menunjukkan pemerintah hadir untuk masyarakat miskin. Untuk itu, setiap warga juga perlu memastikan data kependudukannya memang valid dan terkini,” ujarnya.

Baca Juga: Hadir Dalam Halal Bihalal dan Harlah Fatayat NU Jawa Tengah Di Kota Tegal, Ini Kata Gubernur Jateng

Inneke mengimbau agar masyarakat aktif memperbarui data kependudukan dan menyelesaikan tunggakan iuran BPJS, jika ada.