Vimanews.id-Petani di Kabupaten Brebes berharap Kartu Tani dihapuskan karena mempersulit dalam mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan, terlebih saat ini masuk musim tanam padi dan bawang merah.
Hal tersebut disampaikan para petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah
Salah satu petani Desa Krasak, Kecamatan Brebes, Abdul Wahid menyebut karena tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi sesuai kebutuhan, ia harus membeli pupuk tambahan dengan harga non subsidi.
"Setelah ada Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah dulu kalau beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," kata Abdul Wahisd ditemui di areal pertanian Desa Krasak, Brebes, Senin (4/12/2023).
Abdul Wahid mengaku, dalam setahun ia hanya mendapat kuota pupuk subsidi 2 kuintal. Padahal dalam satu tahun ada tiga kali masa tanam yang membutuhkan sedikitnya 5 kuintal pupuk.
"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, yaitu pupuk urea 5 kuintal dan NPK 5 kuintal. Pokoknya ada Kartu Tani malah mempersulit. Jadi lebih baik ditiadakan saja," kata Abdul.
Baca Juga: ASN Brebes Laporkan Caleg DPR RI Idza Priyanti ke Bawaslu, Ada Apa?
Ketua Gapoktan Unggul Karya Krasak Brebes, Wiyono mengaku menerima banyak keluhan dari para petani soal Kartu Tani yang hanya mempersulit para petani.
Bahkan ada orang yang bukan petani terdata sebagai penerima alokasi pupuk subsidi. Sehigga, orang yang benar-benar petani banyak yang tidak mendapatkannya.
"Banyak orang yang punya Kartu Tani tapi dia bukan petani. Akhirnya pupuk subsidinya tidak diambil karena tidak punya sawah. Nah jatah pupuk subsidi ini yang akhinya diambil atau dimanfaatkan pihak-pihak atau oknum tertentu," ujar Wiyono.
Baca Juga: UMK Brebes 2024 Diusulkan Naik! Segini Besaran Prosentase Kenaikannya
Dia berharap, sistem penyaluran pupuk subsidi dikembalikan seperti dulu, yaitu tanpa menggunakan Kartu Tani. Atau, pupuk subsidi tidak disalurkan lewat kios-kios, melainkan langsung ke petani melalui Gapoktan.
Pupuk dari pemerintah sebaiknya langsung ke Gapoktan sesuai dengan kebutuhan pupuk yang diajukan. Sehingga, penyaluran pupuk subsidi bisa tepat sasaran.