Pemakzulan Terhadap Presiden Jokowi Dianggap Sudah Penuhi Unsur Konstitusi, Begini Penjelasan Pakar HTN

Vimanews.id-Pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi kini terbuka lebar karena sudah memenuhi unsur konstitusi.

Hal terkait Pemazulan Presiden Jokowi tersebut diungkapkan Akademisi Universitas Andalas Feri Amsari.

Feri menyebut pemakzulan memenuhi unsur konstitusi karena, presiden secara kasat mata terlibat upaya pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan Presiden 2024. 

Baca Juga: Tokoh Publik Asal Magelang Sebut Jokowi Grand Master Politik Indonesia, Netizen Sebut Bekingannya Tidak Main Main

“Seluruh konteks dan unsur-unsur pemakzulan sudah terpenuhi," ujar Feri.

Situasi itulah yang membuat Feri sulit berharap pemilihan umum (Pemilu) 2024 berjalan sesuai semangat konstitusi, yaitu Pemilu bersih dan mandiri. 

Keterlibatan aparat kepolisian, skandal bekas Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga adik ipar Presiden Jokowi, pemanggilan para menteri, pembiaran kampanye di luar jadwal, dan pemanggilan pejabat daerah sudah bisa menjadi bukti konkret.

Baca Juga: Bertemu Dengan Joe Biden Bahas Palestina, Instagram Presiden Indonesia Ramai Komentar Dari Akun Centang Biru Desak Presiden Amerika Manut Jokowi

Selain itu, tindakan Presiden Jokowi yang mengatakan anaknya Gibran Rakabuming Raka tidak akan masuk politik, tetapi malah menjadi Wali Kota dan sekarang calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto bisa dijadikan bukti juga. 

“Pilihannya keberanian politisi (di parlemen)  menegakkan konstitusi dan berhadapan dengan rezim totalitarian Jokowi,” tandasnya.

Peneliti di Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai pernyataan Feri tersebut dapat menjadi amunisi bagi DPR.

Baca Juga: Terus Serukan Perdamaian Dan Kemerdekaan Palestina, Sikap Presiden Turki Kepada Presiden Jokowi Bikin Netizen Meleleh

DPR dapat membangun langkah-langkah nyata demi mengevaluasi secara serius kebijakan Presiden Jokowi yang dianggap merugikan rakyat, bangsa, dan negara. 

"Pakar HTN ini sesungguhnya menantang DPR. Apakah pernyataan kekecewaan sejumlah politisi parlemen memang berangkat dari keprihatinan atas penyimpangan kebijakan Presiden? ujarnya