Seperti ini Kata Pengamat Soal Intervensi Dinasti Politik Jokowi yang Rusak Tatanan Demokrasi

Vimanews.id-Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah mengatakan peran Presiden Jokowi dalam politik hari ini memang luar biasa. 

Menurut Dedi, Jokowi pandai mengatur segala hal agar tercapai maksudnya dan lalu berkilah.

“Jokowi memiliki keahlian membangun opini pembelaan, meskipun dia dalam posisi yang keliru, tetapi mahir memutar situasi justru menjadi benar,“ kata Dedi saat dihubungi, Kamis (9/11/2023). 

Baca Juga: Netralitas Jangan Hanya Sekedar Omongan, Pengamat Komunikasi Politik Ini Minta Presiden Buat Aturan Tegas

Besarnya pengaruh dan kuasa Presiden Jokowi bahkan membuat Prabowo kehilangan sikap kesatrianya. 

“Dan memprihatinkannya, Prabowo yang seharusnya menjadi ksatria justru terlibat dalam tindakan nepotis ini,” ujar Dedi. 

Semua sumber kepongahan dan pengabaian terhadap aturan hukum oleh kelompok orang dalam lingkaran Jokowi adalah karena mereka disokong Presiden.

Baca Juga: Sosok Perempuan Ini Tertangkap Kamera Menghadiri HUT 59 Partai Golkar, Kata Jokowi Politik No Baper No Drama

Sehingga kepercayaan diri mereka akan terus tumbuh meskipun secara kasat mata lakukan pelanggaran konstitusional, juga etika.

Bukan cuma perkara intervensi putusan MK saja, namun Presiden juga membiarkan anak buahnya terlibat kampanye politik. Padahal jelas-jelas dia menginstruksikan agar pejabat bersikap netral. 

”Dengan adanya anggota kabinet, Raja Juli Antoni, Bahlil Lahadalia, Budi Arie, dan lainnya dalam aktivitas kampanye Gibran, itu sudah jelas bahwa Presiden menjadi sumber masalah,” tandas Dedi. 

Baca Juga: Adakan Ngaji Politik, Serikat Pekerja Nasional di Batang Sambut Kehadiran Kawasan Industri Terpadu (KIT)

Berat kepentingan presiden di atas segalanya, sulit untuk berharap dia bersikap negarawan, memastikan kestabilan hukum dan politik di Indonesia.

Dedi juga mencontohkan kepongahan orang-orang dekat Jokowi tersebut yakni Anwar Usman yang justru melawan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mencopotnya dari jabatan Ketua MK.