“Ini perbaikan bersama, karena unsur udara juga berasal dari BNPB dan kementerian/lembaga lain,” ungkapnya.
Freddy menegaskan aspek keamanan kru, alutsista, dan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam distribusi bantuan udara.
Baca Juga: Mochamad Ali Mashuri Gunakan Reses DPRD Kota Tegal untuk Evaluasi Aspirasi Warga
“Percepatan penting, tapi keselamatan tidak boleh diabaikan,” tegas Kapuspen TNI.
Ia menjelaskan tidak semua area terbuka dapat dijadikan lokasi penurunan bantuan karena kondisi tanah dan puing berbahaya.
“Tanah lembek atau puing bisa membahayakan helikopter dan masyarakat jika dipaksakan,” paparnya.
Sebelumnya, DPR juga mengkritik metode airdrop. Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menilai cara tersebut tidak etis.
“Tidak perlu bantuan dilempar dari helikopter,” ujar Firman dalam rapat DPR bersama Kementerian Kehutanan.
Ketua DPR RI Puan Maharani turut mendorong evaluasi menyeluruh agar distribusi bantuan lebih manusiawi dan tepat sasaran.***
Artikel Terkait
Prabowo Pastikan Negara Hadir dengan Operasi Terpadu untuk Banjir dan Longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat
Banjir Sumut Picu Penjarahan Sibolga, Wagub Surya:Warga Diminta Sabar, Bantuan dalam Perjalanan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Soroti Dampak Tambang Ilegal Terhadap Banjir Bandang Aceh dan Sumut
Wahyudin Noor Aly Luruskan Isu Banjir dan Longsor Sumatra yang Dikaitkan dengan Zulkifli Hasan
Senyum Umrah Bupati Aceh Selatan di Tengah Duka Banjir Aceh