Dia menyebut masa kerja hanya enam bulan dengan jumlah anggota sekitar tujuh hingga sembilan orang, termasuk mantan Menko Polhukam Mahfud MD.
Meski demikian, Bambang mengaku daftar anggota detail belum dipastikan, sehingga masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak Istana.
Sinergi atau Tumpang Tindih
Publik mempertanyakan apakah Komite Reformasi Polri sekadar formalitas, tetapi Bambang menegaskan akan ada sinergi dengan tim bentukan Kapolri.
Baca Juga: PT EMAS Bersiap Jadi Pemain Besar, Tambang Pani Gorontalo Masuk Tahap Akhir Menuju Produksi 2026
“Yang utama itu tetap tim presiden, sementara tim Kapolri lebih ke teknis pendataan dan pengelompokan isu,” jelas Bambang di Kompleks Parlemen.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menambahkan komite ini akan terbantu oleh tim teknis yang sebelumnya dibentuk Kapolri untuk persiapan awal.
Sipil Ikut Terlibat
Keterlibatan masyarakat sipil dipandang memberi warna baru dalam reformasi Polri, meski publik skeptis karena pengalaman masa lalu.
Kapolri menyebut semua temuan dan masukan masyarakat akan dibuka secara transparan dan menjadi bahan evaluasi internal bagi institusi.
Namun, aktivis menilai reformasi Polri harus menyentuh akar masalah, termasuk budaya kekerasan aparat dan lemahnya akuntabilitas kasus besar.
Diumumkan Oktober 2025
Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut nama anggota komite akan diumumkan pertengahan Oktober 2025.