Dikutip dari CNA, Presiden Korsel itu memposisikan pihak militer sebagai penanggung jawab usai mengumumkan darurat militer.
"Untuk menghancurkan kekuatan anti negara yang telah menimbulkan kekacauan," ujar Yoon dalam pidatonya 3 Desember 2024 lalu.
Sejumlah media lokal menyebut pasukan berhelm dan polisi dikerahkan menuju gedung parlemen Majelis Nasional.
Pada pukul 23.00 sampai 01.00 waktu setempat, para staf Majelis Nasional di Korsel mencoba menahan pasukan itu dengan alat pemadam kebakaran.
Meskipun ketegangan semakin tinggi, Majelis Nasional tetap mengambil posisi untuk menentang situasi darurat militer itu hingga 190 dari 300 anggota parlemen Korsel menyatakan deklarasi darurat militer Presiden Yoon tidak sah.
Skandal Korupsi hingga RUU Pemerintah Korsel
Terdapat skandal yang melibatkan Yoon sebelum peristiwa penerapan darurat militer di Korsel tersebut.
Yoon berada dalam posisi terpojok saat pihak oposisinya memenangkan parlemen pada April 2024 lalu.