Serikat Pekerja di Brebes Tolak Rencana KRIS Berlaku 1 Juli 2025, Ini Alasannya!

Vimanews.id-Rencana implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) satu ruang perawatan yang akan berlaku mulai 1 Juli 2025 ditolak serikat pekerja dan buruh di Kabupaten Brebes.

Kebijakan terkait KRIS satu kelas tersebut dinilai berpotensi menurunkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya pekerja dan buruh.

Penolakan datang dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Brebes, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Brebes, dan Aliansi Serikat Pekerja Brebes.

 Baca Juga: Anggota Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Aly Sampaikan Materi Demokrasi dan Politik di Latihan Kader II Nasional HMI Cabang Tegal

"Tidak setuju berlakukan KRIS," kata Ketua SPN Brebes Sugeng Limanto saat dihubungi wartawan, Jumat (23/5/2025).

Alasan tidak setuju kata Sugeng lantaran berpotensi tidak adil. 

Misalnya, para pekerja yang selama ini membayar iuran di kelas 1 dan kelas 2 BPJS Kesehatan akan mendapatkan layanan yang sama dengan iuran kelas 3.

Baca Juga: Dugaan Penahanan Ijazah, Jan Hwa Dian Kini Terancam Lebih Lama di Penjara

"Tidak setuju karena ini tidak adil. Merasa dirugikan, misalnya iuran yang dibayar untuk kelas 1 tapi akan dapat kelas standar," kata Sugeng.

Pihaknya, lanjut Sugeng berniat menggelar aksi demo serentak dengan buruh lain jika KRIS benar-benar diimplementasikan pada 1 Juli 2025. 

"Bahkan kita ada rencana aksi demo menolak,"ungkap Sugeng.

Baca Juga: Arus Lalu Lintas di Pantura Kota Tegal Arah Semarang Padat Merayap, Ternyata Ini Penyebabnya

Sementara Ketua SPSI Brebes Beni Aryono juga mengaku tidak setuju karena KRIS dengan formula yang sekarang berpotensi menurunkan kualitas layanan kesehatan bagi para buruh.

Namun demikian,sambung Beni, secara umum pihaknya bisa saja setuju, asalkan  harus ada penyesuaian iuran atau jangan dibeda-bedakan besarannya.