Dia menyebutkan bahwa pihaknya tengah menyusun langkah-langkah strategis untuk mempercepat reaktivasi BLK dan memperkuat kemitraan LPK secara transparan dan inklusif.
“Kami tidak bisa menutup mata terhadap kondisi BLK saat ini. Koordinasi lintas lembaga, penetapan status kelembagaan, dan alokasi anggaran yang berpihak pada masyarakat adalah prioritas yang sedang kami dorong,” ujar Warsito.
Ia menambahkan bahwa pelatihan kerja harus menjadi instrumen pembangunan SDM lokal, bukan sekadar memenuhi kebutuhan industri.
“Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik akan menjadi prinsip utama dalam pembenahan ekosistem pelatihan kerja di Brebes.
Kami ingin memastikan bahwa pelatihan kerja benar-benar membuka jalan bagi masyarakat untuk tumbuh, bukan hanya menjadi roda produksi,” tegasnya.
Dengan potensi industri yang terus berkembang, Brebes membutuhkan sistem pelatihan kerja yang inklusif, adaptif, dan berpihak pada masyarakat.
Reaktivasi BLK Brebes dan penguatan LPK bermitra secara transparan menjadi langkah krusial untuk memastikan pelatihan kerja benar-benar menjadi alat pembangunan SDM lokal yang berdaya dan bermartabat.***
Artikel Terkait
Kunjungi Kantor DPRD Brebes!Menteri PUPR Sebut Kerugian Akibat Demo Capai Ratusan Miliar
Brebes Mruning, Kontes Tanaman Bonsai Seharga Puluhan hingga Ratusan Juta Rupiah Diikuti Berbagai Daerah
Viral Surat Pernyataan MTs Negeri 2 Brebes!Seperti Ini isinya
PBJ Brebes Tegaskan Komitmen Etika Dalam Proses Tender Proyek Terbuka
Perda Ketenagakerjaan Brebes Terancam Hanya Jadi Dokumen di Laci