"Di Jabar semuanya (kepala daerah) ikut (retret) dan kemudian dialokasinya sudah terserap dan tidak mungkin dibatalkan," ujar Dedi pada Jumat (21/2/2025).
Dia menegaskan bahwa sebagai kepala daerah, mereka harus mematuhi kebijakan pemerintah pusat dan menjaga koordinasi untuk kepentingan masyarakat.
"Kita ini sudah jadi kepala daerah. Maka ketaatan utama kita harus taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan.
Baca Juga: Tengah Efisiensi Anggaran, Menteri PKP Undang Dewa 19! Klaim Ahmad Dhani Enggan Dibayar
Tapi kalau Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega, yang jelas kalau orang sudah jadi kepala daerah harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah," tegasnya.
Dedi Mulyadi bersama 30 bupati dan wali kota dari Jawa Barat dijadwalkan berangkat ke Akademi Militer Magelang menggunakan pesawat milik TNI Angkatan Udara (AU).
20 Kepala Daerah PDIP Tunda Keberangkatan
Meski begitu, sejumlah kepala daerah dari PDIP memutuskan untuk mengikuti instruksi Megawati dan menunda keberangkatan mereka ke Magelang.
Baca Juga: Seperti ini Fakta Terkini Kasus Dugaan Pemerasan Nikita Mirzani ke Reza Gladys
Berikut daftar 20 kepala daerah yang menunda keikutsertaan dalam retret:
1. Gubernur Jakarta: Pramono Anung
2. Gubernur Bali: I Wayan Koster
3. Wali Kota Bekasi: Tri Adhianto
4. Bupati Bekasi: Ade Kuswara Kunang
5. Bupati Tapanuli Tengah: Masinton Pasaribu
Artikel Terkait
Tahapan Pilkada! Tiga Bapaslon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Selesai Jalani Tes Kesehatan, Ini Pejelasan Ketua KPU Kota Tegal
Pilkada DKI Jakarta! KPU Izinkan Nama Si Doel Di Kertas Suara Pemilihan Kepala Daerah
Kepala Daerah Hasil Pilkada Dilantik 6 Februari 2025, Begini Harapan Anggota Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Aly
Resmi Melantik 961 Kepala Daerah Se Indonesia, Presiden RI Prabowo Subianto Perintahkan Ini
Megawati Minta Kepala Daerah dari Kaded PDIP Tunda Kegiatan Retret