“Kalau kepala daerahnya yang salah, hukum orangnya, bukan tahan anggarannya. Rakyat malah jadi korban,” tegasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan kebijakan tersebut diambil demi menjaga stabilitas dan efisiensi fiskal nasional di tengah keterbatasan penerimaan negara.
Ia menambahkan, kebijakan penahanan dana daerah bersifat sementara. Pemerintah akan meninjau ulang pada pertengahan kuartal II tahun 2026.
Baca Juga: Terlibat Kredit Fiktif, Dua Tersangka Kasus Korupsi Kota Tegal Resmi Ditahan Kejari
“Kalau ekonomi membaik dan pajak meningkat, dana yang tertahan akan kami kembalikan ke daerah,” ujar Purbaya.***