“Dan untuk menghindari maraknya akun palsu, maka perlu evaluasi dan pemberlakuan verifikasi yang ketat. Agar jangan sampai ada data orang lain dipergunakan untuk membuat akun anonim tersebut,” imbuhnya.
Jalan Panjang Menuju Regulasi
Meski tengah menuai sorotan, jalan menuju regulasi “satu orang satu akun” bagi warga RI kini dinilai masih panjang.
Tantangan regulasi hingga perdebatan soal kebebasan berekspresi membuat wacana ini berpotensi menuai pro dan kontra.
Kendati demikian, sorotan dari DPR ini setidaknya menegaskan persoalan buzzer, akun ganda, dan akun anonim bukan sekadar isu ringan.
Hal tersebut lantaran menyangkut kualitas ruang publik digital sekaligus arah demokrasi Indonesia di era digital masa kini.***
Artikel Terkait
Gelar Sosialisasi!Anggota DPR dan MPR RI Wahyudin Noor Aly Ingatkan Masyarakat Pentingnya Empat Pilar
Ini Enam Poin Hasil Pertemuan Pimpinan DPR dengan Ketua Fraksi, dari Tunjangan Dipangkas hingga Nasib Anggota Nonaktif
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih Sebut Penanaman Nilai Nilai Pendidikan Karakter Perlu Dilakukan Sejak Dini
Komisi XI DPR RI Cecar Menkeu Purbaya soal Target Ekonomi RI Tumbuh 7 Persen
Sama dengan DPR RI, Tunjangan Perumahan Legislatif di Tegal Raya Capai Puluhan Juta Per Bulan