Fenomena Buzzer!DPR Usulkan Setiap Warga Hanya Punya Satu Akun di Medsos

Photo Author
- Senin, 15 September 2025 | 20:32 WIB
Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh menyoroti dampak buruk akun ganda yang dinilai marak terjadi di kalangan warganet Indonesia di media sosial.  (Instagram.com/@dpr_ri))
Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh menyoroti dampak buruk akun ganda yang dinilai marak terjadi di kalangan warganet Indonesia di media sosial. (Instagram.com/@dpr_ri))

Dalam hal ini, Bambang menegaskan informasi yang beredar di media sosial harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya aturan satu akun, ia berharap fenomena buzzer maupun akun anonim bisa ditekan.

Menekan Jumlah Buzzer

Dalam kesempatan yang sama, Bambang menyebut usulan itu bukanlah upaya membatasi demokrasi. 

Baca Juga: Begini Aksi Protes Warga Desa Gondang Pemalang! Jalan Rusak Jadi Arena Lomba Tangkap Ikan Lele

Sekretaris Fraksi Gerindra itu justru menganggap langkah ini dapat memperbaiki kualitas demokrasi karena suara yang muncul di media sosial akan benar-benar berasal dari warga, bukan dari akun anonim atau palsu.

“Maka kami berpikir bahwa ke depan, mudah-mudahan, bukan ini membatasi demokrasi, tapi kita harus memastikan bahwa jangan sampai ke depan dengan kebebasan bersosial media orang malah digunakan sebagai sarana untuk melakukan framing yang framing negatif untuk orang per orang atau lembaga,” terang Bambang.

Ia menegaskan, maksud dari aturan ini bukan melarang seseorang memiliki akun di berbagai platform, melainkan membatasi agar di satu aplikasi hanya ada satu akun per orang. 

Baca Juga: DPUPR Kota Tegal Pasang Papan Peringatan Pada Proses Pembangunan yang Belum Kantongi PBG

Misalnya, seorang pengguna tetap bisa memiliki Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp, namun masing-masing hanya satu akun.

Ancaman Akun Anonim

Selain buzzer, Bambang juga menyoroti bahaya akun anonim. Menurutnya, akun-akun semacam ini rawan dipakai untuk menyebar fitnah hingga melakukan penipuan daring.

“Selain rawan digunakan untuk framing isu, akun-akun anonim ini juga marak dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Banyak yang tertipu belanja barang, bahkan ada juga yang tertipu lainnya,” ungkapnya.

Baca Juga: Tangis Haru Warga Masyarakat Warnai Acara Pelepasan Tugas Letkol Inf Suratman

Karena itu, pejabat DPR RI itu mendorong adanya verifikasi identitas yang lebih ketat. 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Rosvitarini

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X